Pendidikan Pengawas Partisipatif Jadi Momentum Penguatan Peran Komunitas di Pemilu 2029.

Halo sahabat Bawaslu – Anggota Bawaslu Kota Mataram, Efendi, hadir sebagai fasilitator pada kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI pada 2–4 September 2025 di Hotel Jayakarta, Kabupaten Lombok Barat. 
Kegiatan nasional yang mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029” ini diikuti oleh peserta dari berbagai komunitas di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah.

Masing-masing daerah mengirimkan 30 orang perwakilan sehingga total peserta mencapai 90 orang. Mereka adalah tokoh komunitas, aktivis, dan perwakilan kelompok masyarakat yang nantinya akan menjadi kader pengawas partisipatif. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperluas basis pengawasan pemilu partisipatif di tingkat akar rumput.

Dalam sesi fasilitasi, Efendi membawakan materi teknis bertema “Penguatan Jaringan dan Pemberdayaan Komunitas”. Ia menekankan pentingnya membangun jejaring pengawasan sejak dini, bukan hanya menjelang Pemilu, agar kehadiran pengawas partisipatif benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pemilu 2029 harus kita kawal bersama. Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh penyelenggara, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat luas. Karena itu, komunitas yang hadir di sini punya peran strategis sebagai garda terdepan dalam membangun budaya politik yang sehat, adil, dan berintegritas,” ujar Efendi di hadapan peserta.

Efendi juga memberikan contoh nyata bagaimana komunitas dapat berkontribusi dalam pengawasan. 
Mulai dari menyebarkan informasi yang benar untuk melawan hoaks, mengawasi praktik politik uang di lingkungan masing-masing, hingga menjadi penghubung antara masyarakat dengan Bawaslu ketika ditemukan dugaan pelanggaran pemilu. Menurutnya, keberadaan komunitas adalah modal sosial yang sangat besar untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

Selain itu, Efendi mendorong peserta agar tidak hanya aktif selama kegiatan berlangsung, tetapi juga mampu membangun gerakan berkelanjutan di tengah masyarakat. “Jaringan pengawas partisipatif ini jangan berhenti di pelatihan saja. Kita harus terus bergerak, membangun komunikasi lintas komunitas, dan saling mendukung agar pengawasan pemilu bisa dilakukan secara kolektif,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu NTB, Itratip, dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa pelaksanaan P2P merupakan program utama nasional yang digagas Bawaslu RI. Ia menegaskan bahwa tidak semua provinsi di Indonesia mendapat kesempatan menjadi penyelenggara kegiatan ini, sehingga NTB patut bersyukur sekaligus bangga dipercaya sebagai tuan rumah.

“Peserta yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan. Tidak semua daerah berkesempatan ikut serta. Oleh karena itu, manfaatkanlah momentum ini sebaik mungkin. Jadilah kader pengawas partisipatif yang benar-benar bekerja untuk menciptakan Pemilu 2029 yang berintegritas,” kata Itratip.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini diisi dengan berbagai sesi pembelajaran, diskusi kelompok, simulasi, hingga praktik langsung bagaimana membangun jejaring pengawasan di masyarakat. Dengan pola pelatihan partisipatif, peserta tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga didorong aktif memberikan pengalaman dan perspektif mereka dalam konteks pengawasan pemilu.

Di akhir kegiatan, para peserta akan mendapatkan sertifikat sekaligus mandat moral sebagai kader pengawas partisipatif. Mereka diharapkan dapat kembali ke komunitas masing-masing untuk menyebarkan semangat pengawasan, sehingga semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya ikut serta mengawal Pemilu 2029 agar berlangsung jujur, adil, dan demokratis.